Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG

Jl. Jend. Sudirman No.169, Pangkajene, Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan 91611

Telepon: (0421) 90336, Email: pnsidrap169@gmail.com

SIPP Pengadilan Negeri SIDRAPFacebookInstagramYoutube


SELAMAT DATANG

Puji Syukur Kehadiran Allah SWT

atas Terwujudnya Website Resmi

PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG

SELAMAT DATANG

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani merupakan program dan upaya Negara/Pemerintah Republik Indonesia untuk mewujudkan instansi pemerintah yang bebas dari korupsi, dan menjadi birokrasi yang bersih dan melayani melalui penerapan area-area perubahan yang merupakan “Road Map” Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG

MAKLUMAT PELAYANAN

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah Memaklumatkan Pelayanan Sesuai Standar Yang Telah Ditetapkan
MAKLUMAT PELAYANAN

NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Per Triwulan III (Juli-September) Tahun 2021 adalah 4,00 dengan keterangan "Sangat Baik"
NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

NILAI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Per Triwulan III (Juli-September) Tahun 2021 adalah 4,00 dengan keterangan "Sangat Baik"
NILAI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA

Dapatkan informasi Perkara di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dimana saja dan kapan saja melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) secara online.
SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA

E-COURT (Electronic Justice System)

Aplikasi Sistem Pengadilan Online (E-Court) adalah layanan bagi Pengguna terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan) e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online) e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online) e-Litigation (Persidangan secara online)
E-COURT (Electronic Justice System)

Apa itu ERATERANG ?

Eraterang / Surat Keterangan Elektronik adalah layanan permohonan Surat Keterangan secara elektronik yang dapat diakses oleh Pemohon dimanapun ia berada selama memiliki akses internet. Jenis Surat Keterangan yang dilayani melalui Eraterang meliputi ; Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit, Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya.
Apa itu ERATERANG ?

BEBAS BIAYA PERKARA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

Anda Yang Kurang Mampu Berhak Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Secara GRATIS
BEBAS BIAYA PERKARA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

TAHUKAH ANDA?? HAK ANDA MEMPEROLEH INFORMASI DI PENGADILAN

BAHWA HAK-HAK ANDA UNTUK MENDAPAT INFORMASI DI PENGADILAN DIJAMIN OLEH SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR:1-144/SK/KMA/I/2011
TAHUKAH ANDA?? HAK ANDA MEMPEROLEH INFORMASI DI PENGADILAN

PENGADILAN NEGERI SIDRAP,
SIGAP SETIAP SAAT

PENGADILAN NEGERI SIDRAP, <br>SIGAP SETIAP SAAT

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG                                                                                                                                                                                                                                          PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG, SIAP MELAYANI DENGAN SIGAP! (SANTUN, INTEGRITAS, GIAT, AKUNTABEL, PROFESSIONAL)

Tata Tertib Persidangan

Tata Tertib Persidangan

 

A. Pihak pengadilan memiliki panduan mengenai tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung Pengadilan, antara lain:

1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim.

2. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana.

3. Mengenakan pakaian yang sopan.

4. Berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasehat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas.

5. Memanggil seorang hakim dengan sebutan “Yang Mulia” dan seorang Penasihat Hukum dengan sebutan “Penasihat Hukum”.

6. Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang:

    - Senjata api
    - Benda tajam
    - Bahan peledak
    - Peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang.

 

B. Petugas keamanan dapat melakukan penggeledahan setiap orang yang dicurigai memiliki salah satu atau lebih dari berbagai benda diatas. Siapa saja yang kedapatan membawa salah satu dari benda diatas akan diminta untuk menitipkannya di tempat penitipan khusus di luar ruang sidang. Ketika yang bersangkutan hendak meninggalkan ruang sidang, petugas keamanan dapat mengembalikan berbagai benda tersebut. Bahkan, pengunjung yang kedapatan membawa berbagai benda tersebut diatas ke dalam ruang sidang dapat dikenai dengan tuntutan pidana.

1. Dilarang membuat kegaduhan, baik didalam maupun diluar ruang sidang.

2. Duduk rapi dan sopan selama persidangan.

3. Dilarang makan dan minum di ruang sidang.

4. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan.

5. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang.

6. Dilarang membawa anak-anak dibawah umur 12 tahun, kecuali Majelis Hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan.

7. Membuang sampah pada tempatnya.

8. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya ijin tertulis dari Ketua Pengadilan.

9. Untuk melakukan rekaman baik kamera, tape recorder maupun viderecorder, di mohon untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada Majelis Hakim.

 

C. Para pengunjung yang datang ke ruang sidang untuk melihat jalannya sidang perkara, tetapi bukanlah merupakan saksi atau terlibat dalam sidang perkara tersebut, diharapkan untuk mematuhi berbagai ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menghormati institusi Pengadilan seperti yang telah disebutkan diatas.

2. Wajib menaati semua tata tertib yang telah disebutkan diatas.

3. Dilarang berbicara dengan pengunjung yang lain selama sidang berlangsung.

4. Dilarang berbicara memberikan dukungan atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan.

5. Dilarang memberikan komentar/saran/tanggapan terhadap sesuatu yang terjadi selama persidangan tanpa ijin Majelis Hakim.

6. Dilarang berbicara keras diluar ruang sidang yang dapat menyebabkan suara masuk ke ruang sidang dan mengganggu jalannya persidangan.

7. Dilarang keluar masuk ruang persidangan untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena akan mengganggu jalannya persidangan.

8. Pengunjung yang ingin masuk atau keluar ruang persidangan harus meminta ijin kepada Majelis Hakim.

 

D. Terdapat beberapa tambahan tata tertib yang harus diikuti dalam persidangan Perdata/Niaga/PHI, yaitu:

1. Untuk perkara Perdata sidang dimulai tepat jam 10:00 WIB. Para pihak diharapkan hadir 15 menit sebelumnya.

2. Para pihak diwajibkan untuk melaporkan kehadirannya kepada Panitera Pengganti.

3. Wajib mempersiapkan segala hal yang akan menjadi agenda persidangan:

   - Surat Kuasa

   - Jawaban

   - Saksi

   - Bukti

   - Replik

   - Duplik

4. Mencari informasi mengenai ruang sidang (nama ruang dan lantainya) melalui layar monitor yang tersedia di depan ruang sidang.

5. Semua peserta sidang diwajibkan menunggu di ruang tunggu sampai Majelis Hakim memasuki ruang sidang.

6. Selama menunggu, para pihak/pengunjung persidangan diharap tenang.

 

E. Terdapat beberapa tambahan tata tertib yang harus diikuti dalam persidangan pidana, yaitu:

1. Bila anda adalah saksi atau terdakwa yang tidak ditahan, diharapkan datang 15 menit sebelum jadwal yang sudah ditentukan.

2. Para pihak diwajibkan untuk melaporkan kehadirannya kepada Panitera Pengganti dan pada Jaksa yang menangani perkara tersebut.

3. Sebelum dimulainya sidang pengadilan, panitera, Jaksa Penuntut Umum Penasehat Hukum dan pengunjung yang hadir haruslah sudah duduk di tempatnya masing-masing. Semua orang harus berdiri ketika Majelis Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang.

4. Para saksi dipanggil satu demi satu untuk memasuki ruang sidang, yang diputuskan oleh Ketua Majelis Hakim, sesudah mendengarkan masukan dari pihak Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa atau Penasihat Hukum dari terdakwa. Sesudah seorang saksi memberikan kesaksian, yang bersangkutan diwajibkan untuk duduk di area pengunjung dan mendengarkan keterangan dari para saksi yang lain. Seorang saksi sidang dapat meninggalkan ruang sidang sesudah mendapatkan ijin dari Ketua Majelis Hakim, kecuali bila Jaksa Penuntut Umum atau terdakwa atau Penasihat Hukum terdakwa menginginkan saksi tersebut untuk tetap berada di ruang sidang.

 

F. Tata Tertib Persidangan

1. Pada saat Majelis Hakim Memasuki dan Meninggalkan Ruang Sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati.

2. Selama sidang berlangsung , pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib ditempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang.

3. Pengunjung sidang dilarang makan, nimum, merokok, membaca Koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang (HP agar dimatikan/ tidak menelpon atau menerima telepon via HP).

4. Dalam Ruang Sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada Pengadilan.

5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu, yaitu di Panitera Muda Pidana.

6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Ketua Sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan, wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.

7. Tanpa Surat Perintah, Petugas Keamanan Pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan Penggeledahan Badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang.

8. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Hakim Ketua Sidang.

9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat Pengadilan dan tidak mentaati Tata Tertib Persidangan, dan setelah Hakim Ketua Sidang memberi peringatan, masih tetap melanggar Tata Tertib tersebut, maka atas perintah Hakim Ketua Sidang, yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan Penuntutan terhadap pelakunya.


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Santun | Ikhlas | Giat | Akuntabel | Profesional