Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG

Jl. Jend. Sudirman No.169, Pangkajene, Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan 91611

Telepon: (0421) 90336, Email: pnsidrap169@gmail.com

SIPP Pengadilan Negeri SIDRAPFacebookInstagramYoutube


SELAMAT DATANG

Puji Syukur Kehadiran Allah SWT

atas Terwujudnya Website Resmi

PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG

SELAMAT DATANG

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani merupakan program dan upaya Negara/Pemerintah Republik Indonesia untuk mewujudkan instansi pemerintah yang bebas dari korupsi, dan menjadi birokrasi yang bersih dan melayani melalui penerapan area-area perubahan yang merupakan “Road Map” Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG

MAKLUMAT PELAYANAN

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah Memaklumatkan Pelayanan Sesuai Standar Yang Telah Ditetapkan
MAKLUMAT PELAYANAN

NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Per Triwulan III (Juli-September) Tahun 2021 adalah 4,00 dengan keterangan "Sangat Baik"
NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

NILAI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Per Triwulan III (Juli-September) Tahun 2021 adalah 4,00 dengan keterangan "Sangat Baik"
NILAI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA

Dapatkan informasi Perkara di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dimana saja dan kapan saja melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) secara online.
SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA

E-COURT (Electronic Justice System)

Aplikasi Sistem Pengadilan Online (E-Court) adalah layanan bagi Pengguna terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan) e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online) e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online) e-Litigation (Persidangan secara online)
E-COURT (Electronic Justice System)

Apa itu ERATERANG ?

Eraterang / Surat Keterangan Elektronik adalah layanan permohonan Surat Keterangan secara elektronik yang dapat diakses oleh Pemohon dimanapun ia berada selama memiliki akses internet. Jenis Surat Keterangan yang dilayani melalui Eraterang meliputi ; Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit, Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya.
Apa itu ERATERANG ?

BEBAS BIAYA PERKARA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

Anda Yang Kurang Mampu Berhak Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Secara GRATIS
BEBAS BIAYA PERKARA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

TAHUKAH ANDA?? HAK ANDA MEMPEROLEH INFORMASI DI PENGADILAN

BAHWA HAK-HAK ANDA UNTUK MENDAPAT INFORMASI DI PENGADILAN DIJAMIN OLEH SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR:1-144/SK/KMA/I/2011
TAHUKAH ANDA?? HAK ANDA MEMPEROLEH INFORMASI DI PENGADILAN

PENGADILAN NEGERI SIDRAP,
SIGAP SETIAP SAAT

PENGADILAN NEGERI SIDRAP, <br>SIGAP SETIAP SAAT

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG                                                                                                                                                                                                                                          PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG, SIAP MELAYANI DENGAN SIGAP! (SANTUN, INTEGRITAS, GIAT, AKUNTABEL, PROFESSIONAL)

Prosedur Permohonan Informasi

Prosedur Cara Memperoleh Informasi

1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan memberikan salinannya kepada Pemohon.

2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan.

3. Petugas Informasi langsung meneruskan formulis permohonan kepada Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait, apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID.

4. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi.

5. PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan.

6. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal permohonan ditolak.

7. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID meminta Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait untuk mencari dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk menggandakan informasi yang diminta dan menuliskannya dalam Pemberitahuan Tertulis PPID Model B dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja serta menyerahkannya kembali kepada PPID untuk ditandatangani, dalam hal permohonan diterima.

8. Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis sebagaimana dimaksud butir 6 atau butir 7 kepada Pemohon Informasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.

9. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.

10. Dalam hal Pemohon memutuskan untuk memperoleh fotocopi informasi tersebut, Pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada Petugas Informasi dan Petugas Informasi memberikan tanda terima.

11. Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy), Petugas Informasi pada hari yang sama mengirimkan informasi tersebut ke email Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya.

12. Petugas Informasi menggandakan (fotocopi) informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam Pemberitahuan Tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan informasi.

13. Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud butir 12 selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburan informasi dan selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar.

14. Untuk pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana fotocopi, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12, dapat diperpanjang selama paling lama 3 (tiga) hari kerja.

15. Setelah memberikan fotocopi informasi, Petugas Informasi meminta Pemohon menandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register Permohonan. 


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Santun | Ikhlas | Giat | Akuntabel | Profesional