Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG

Jl. Jend. Sudirman No.169, Pangkajene, Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan 91611

Telepon: (0421) 90336, Faximile: (0421) 90696, Email: pnsidrap169@gmail.com

SIPP Pengadilan Negeri SIDRAPFacebookInstagramYoutube


SELAMAT DATANG

Puji Syukur Kehadiran Allah SWT

atas Terwujudnya Website Resmi

PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG

SELAMAT DATANG

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani merupakan program dan upaya Negara/Pemerintah Republik Indonesia untuk mewujudkan instansi pemerintah yang bebas dari korupsi, dan menjadi birokrasi yang bersih dan melayani melalui penerapan area-area perubahan yang merupakan “Road Map” Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG

Aplikasi E-SIGAP

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Online Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang adalah pelayanan secara online yang dapat meningkatkan pelayanan dari satuan kerja. Aplikasi ini merupakan hasil integrasi dari sistem aplikasi yang sering digunakan dalam pelayanan Pengadilan, contohnya SIPP, Eraterang, E-Court, dan lain-lain. Dengan 1 Aplikasi ini saja, Anda dapat mendapatkan berbagai informasi dan layanan dari Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.
Aplikasi E-SIGAP

MAKLUMAT PELAYANAN

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah Memaklumatkan Pelayanan Sesuai Standar Yang Telah Ditetapkan
MAKLUMAT PELAYANAN

STANDAR PELAYANAN

Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang
STANDAR PELAYANAN

NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Per Triwulan II (April-Juni) Tahun 2022 adalah 4,00 dengan keterangan "Sangat Baik"
NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

NILAI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Per Triwulan II (Januari-Maret) Tahun 2022 adalah 3,96 dengan keterangan "Sangat Baik"
NILAI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA

Dapatkan informasi Perkara di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dimana saja dan kapan saja melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) secara online.
SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA

E-COURT (Electronic Justice System)

Aplikasi Sistem Pengadilan Online (E-Court) adalah layanan bagi Pengguna terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan) e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online) e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online) e-Litigation (Persidangan secara online)
E-COURT (Electronic Justice System)

Apa itu ERATERANG ?

Eraterang / Surat Keterangan Elektronik adalah layanan permohonan Surat Keterangan secara elektronik yang dapat diakses oleh Pemohon dimanapun ia berada selama memiliki akses internet. Jenis Surat Keterangan yang dilayani melalui Eraterang meliputi ; Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit, Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya.
Apa itu ERATERANG ?

BEBAS BIAYA PERKARA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

Anda Yang Kurang Mampu Berhak Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Secara GRATIS
BEBAS BIAYA PERKARA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

TAHUKAH ANDA?? HAK ANDA MEMPEROLEH INFORMASI DI PENGADILAN

BAHWA HAK-HAK ANDA UNTUK MENDAPAT INFORMASI DI PENGADILAN DIJAMIN OLEH SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR:1-144/SK/KMA/I/2011
TAHUKAH ANDA?? HAK ANDA MEMPEROLEH INFORMASI DI PENGADILAN

PENGADILAN NEGERI SIDRAP,
SIGAP SETIAP SAAT

PENGADILAN NEGERI SIDRAP, <br>SIGAP SETIAP SAAT

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG                                                                                                                                                                                                                                          PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG, SIAP MELAYANI DENGAN SIGAP! (SANTUN, INTEGRITAS, GIAT, AKUNTABEL, PROFESSIONAL)

Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu

Hak Biaya Perkara Gratis (PRODEO)

Hak Biaya Perkara Gratis (PRODEO)

Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan. Yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu (miskin) secara ekonomis, dengan syarat melampirkan:

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) / Jamkesda / Askeskin / Gakin, Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Semua perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri) pada dasarnya dapat dimohonkan prodeo, seperti :

1. Gugatan cerai.
2. Gugatan Hutang-Piutang
3. Gugatan Tanah
4. Permohonan penetapan pengakuan anak di luar perkawinan. 5. Permohonan pengangkatan anak.

Permohonan berperkara secara prodeo hanya berlaku untuk 1 tingkat peradilan. Jika Pemohon / Penggugat mengajukan banding atau kasasi maka Pemohon / Penggugat harus mengajukan permohonan baru untuk berperkara secara prodeo pada tingkat banding atau kasasi.

Pemohon / Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeonya dari awal sampai akhir.

Pemohon / Penggugat dapat mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan cara datang ke Kelurahan / Desa dengan membawa :

1. Surat Pengantar dari RT / RW.
2. Kartu Keluarga (KK).
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP).

 

Langkah-Langkah Mengajukan PRODEO

1. Datang ke kantor Pengadilan Negeri setempat.

1. Datang ke Pengadilan Negeri dan menemui bagian pendaftaran perkara.
2. Membuat surat permohonan / gugatan untuk berperkara yang didalamnya tercantum pengajuan berperkara secara prodeo dengan mencantumkan alasan-alasannya.
3. Surat permohonan dapat dibuat sendiri (lihat Panduan Pengajuan Itsbat / Pengesahan Nikah atau Panduan Pengajuan Gugatan Cerai di Pengadilan Negeri). Apabila Anda tidak dapat membuatnya, Anda dapat meminta bantuan kepada Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) pada pengadilan setempat jika sudah tersedia.
4. Jika anda tidak dapat menulis (buta huruf), surat permohonan / gugatan dapat diajukan secara lisan dengan menghadap kepada Ketua Pengadilan setempat.
5. Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

2. Menunggu panggilan sidang dari pengadilan.

1. Datangengadilan akan mengirim Surat Panggilan yang berisi tanggal dan tempat sidang kepada Penggugat / Pemohon dan Tergugat / Termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan / gugatan.

3. Menghadiri Persidangan.

1. Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat.
2. Setelah para pihak datang, maka hakim akan memeriksa permohonan prodeo. Hakim akan memeriksa bukti untuk menilai ketidakmampuan pemohon. Pihak tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan tentang kebenaran ketidakmampuan pengugat.
3. Pemohon / Penggugat mengajukan surat bukti seperti SKTM (dan jika mempunyai dokumen lain seperti Jamkesmas / Jamkesda / Askeskin / Gakin dapat dilampirkan). Terkadang juga diperlukan dua orang saksi (jika Hakim memerlukannya). Saksi adalah orang yang mengetahui alasan-alasan permohonan prodeo, misalnya keluarga, tetangga, teman dekat, aparat desa, dll.

4. Proses persidangan perkara.

1. Proses persidangan dilakukan sesuai dengan perkara yang diajukan berdasarkan tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam hukum acara sampai adanya putusan pengadilan.

5. Menghadiri Persidangan.

1. Jika memenuhi syarat maka diberikan penetapan ijin berperkara secara prodeo.
2. Jika ternyata pemohon orang yang mampu maka diberikan penetapan tidak dapat berperkara secara prodeo. Maka pemohon harus membayar biaya seperti layaknya berperkara secara umum.


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Santun | Ikhlas | Giat | Akuntabel | Profesional