Hari: Jum'at Tanggal: 20 Juli 2018

artikel
Bentuk perlindungan Hukum terhadap konsumen bank.


Oleh:ANDI MAULANA, SH.,MH., diupload pada tanggal 29-01-2016

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.      Latar Belakang

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (lack of funds). Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem bagi semua sektor perekonomian.

Guna mencapai kemanfaatan yang maksimal dari kegiatan perbankan tersebut, telah terbentuk suatu sistem perbankan yang berlaku secara umum dan keseluruhan yaitu sifat serta fungsi pokok dari kegiatan bank yang hampir sama. Dibalik itu pula terdapat keterkaitan kehidupan, dan kegiatan bank secara global yang melewati batas-batas negara, jadi tidak terbatas dalam suatu lingkup wilayah tertentu melainkan secara luas meliputi kehidupan perekonomian dunia. Salah satu contoh, misalnya keluarnya suatu kebijaksanaan dari Bank Sentral dari suatu negara yang kuat perekonomiannya, maka dapat pula memberi dampak kepada kehidupan dan kegiatan perbankan negara lainnya.

Kegiatan lembaga perbankan secara umumnya dilakukan oleh pelaku yang menurut fungsi serta tujuan usahanya dapat dibedakan, yaitu berupa Bank sentral (Central Bank) dab Bank Umum (Commercial Bank). Bank umum atau bank komersil dalam kegiatannya dibina dan diawasi oleh bank sentral, sedangkan bank sentral menjalankan tugas pokoknya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah.

Lembaga perbankan dengan fungsinya yang antara lain : sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan keuangan dan memerlukan dana (lack of funds); serta juga melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian masyarakat, maka menurut sosiologi, perbankan diakui merupakan suatu lembaga sosial. Dalam arti, bahwa perbankan tersebut merupakan bentuk himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang menyangkut kebutuhan pokok manusia.

Paparan diatas menunjukkan hal-hal yang pokok dari lembaga perbankan yang hakikatnya berlaku umum di merata dunia. Tetapi kita juga pasti sadar, bahwa dalam suatu kehidupan yang banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, maka akan terlihat suatu kekhususan-kekhususan yang terdapat hanya di suatu tempat tertentu. Dalam kehidupan dan kegiatan lembaga perbankan Indonesia ini pun maka akan terlihat suatu kekhususan-kekhususan tersebut. Sejarah, ideology negara, hukum positif, ban beberapa aspek lainnya dengan sendirinya memberikan pengaruh terhadap bentuk dan kegiatan lembaga perbankan di suatu tempat.

Hukum positif yang mengatur lembaga perbankan, terus berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan lembaga perbankan tersebut. Hal tersebut telah dapat kita ras akan dalam kehidupan kegiatan perbankan di Indonesia, peraturan-peraturan yang ditujukan untuk lembaga perbankan begitu gencar dikeluarkan oleh pemerintah. Gejala tersebut telah kita lihat sejak deregulasi Juni 1983 sampai deregulasi Mei 1993. semuanya ini untuk menunjang landasan gerak perbankan agar mampu menampung tuntutan  pengembangan jasa perbankan tersebut, juga untuk meningkatkan kemajuan yang dialami oleh lembaga perbankan secara berkelanjutan dan benar-benar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk pelaksanaan pembangunan nasional, dan untuk menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi, sehingga segala potensi, inisiatif dan kreasi masyarakat dapat dikerahkan dan dikembangkan menjadi suatu kekuatan riil bagi peningkatan kemakmuran rakyat. Dengan demikian itu maka perbankan dapat lebih siap dan mampu berperan secara lebih baik dalam mendukung proses pembangunan yang semakin dihadapkan pada tantangan perkembangan perekonomian internasional.

Gencarnya pembentukan hukum perbankan saat ini adalah bentuk upaya penyempurnaan terhadap hukum yang telah ada. Hal itu dimaksudkan agar perbankan Indonesia memiliki landasan gerak yang kokoh yang membawa ke arah sikap yang lebih tanggap terhadap perkembangan pembangunan nasional, sehingga perbankan nasional mampu menjadi pelaku pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas nasional. Dengan demikian peranan perbankan nasional dapat terwujud secara lebih nyata, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.

Peranan yang diharapkan dari perbankan nasional seperti diatas, mengarah kepada perbankan yang memiliki fungsi sebagai agen pembangunan (agent 0f development), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Adanya peranan yang demikian membawa konsekuensi bahwa perbankan nasional dituntut untuk selalu memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan melakukan pemerataan atas hasil-hasilnya, sehingga tercipta stabilitas nasional yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak.

Memang tidak dapat dipungkiri Lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan percayaan masyarakat. Dengan demikian guna tetap menegakkan kepercayaan masyarakat terhadap bank pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga, ataupun oknum pegawai bank yang tidak bertanggung jawab, den merusak sendi kepercayaan masyarakat. Apabila suatu saat terjadi merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, maka hal tersebut merupakan suatu bencana bagi ekonomi negara secara keseluruhan dan keadaan tersebut sangat sulit untuk dipulohkan kembali.

Melihat begitu besarnya resiko yang dapat terjadi apabila kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan merosot, maka tidak berlebihan apabila usaha perlindungan konsumen jasa perbankan mendapat perhatian yang khusus. Dalam rangka usaha melindungi konsumen secara umum sekarang ini telah ada Undang-Undangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat untuk pemerintah maupun masyarakat itu sendiri secara swadaya untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen.

2.      Rumusan Masalah

-          Bagaimana bentuk perlindungan konsumen yang dapat diberikan kepada  konsumen bank.

 

 


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

 

1.      Perlindungan Konsumen

Menurut Ahmadi Miru (2000:1) perlindungan konsumen adalah merupakan bagian yang terpisah dari kegiatan bisnis yang sehat, dimana kegiatan bisnis yang sehat memberikan keseimbangan perlindungan konsumen dengan produsen.

Untuk mewujudkan keseimbangan yang dimaksud tersebut maka dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat beberapa hal yang perlu diketahui,  yaitu :

a. Hak-Hak Konsumen

  1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
  2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar, kondisi, serta jaminan yang dijanjikan;
  3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
  4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
  5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
  6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
  7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur serta tidak diskriminatif;
  8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak semagaimana mestinya;
  9. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Hak Pelaku Usaha

  1. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  2. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad buruk;
  3. Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
  4. Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan

 

 

Untuk memudahkan dan mendasarkan pemahaman umum masyarakat tentang kepentingan konsumen, maka bahasan tentang kepentingan konsumen dilakukan dengan menggunakan pengelompokan menurut Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, (2001 : 45), yaitu:

  1. Kepentingan fisik, yaitu kepentingan badani konsumen yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan tubuh dan/atau jiwa konsumen dalam penggunaan barang dan/atau jasa ;
  2. Kepentingan sosial dan ekonomi, yaitu konsumen dapat memperoleh hasil optimal dari penggunaan sumber-sumber ekonomi mereka dalam mendapatkan barang atau jasa kebutuhan hidup mereka;
  3. Kepentingan perlindungan hukum, suatu kepentingan dan kebutuhan yang wajar dan sah dalam bentuk perlindungan hukum agar dapat menjaga eksistensi dari pelaku usaha dengan konsumen secara seimbang;

 Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau  jasa baginya, dan menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab, dibentuk undang-undang perlindungan konsumen.

Undang-undang tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 42, TLN. No. 3821, selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menegaskannya sebagai:

“Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen (Pasal 1 butir 1 UUPK)”.

Tujuan yang ingin dicapai perlindungan konsumen (Pasal 3 UUPK) umumnya dapat dibagi dalam tiga bagian utama, yaitu:

a.       memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/atau jasa kebutuhannya dan menuntut hak-haknya;

b.      menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatlkan informasi itu;

c.       menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab.

Menurut Nasution (1995:42) perlindungan konsumen yang dijamin oleh undang-undang ini adalah, adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.

Ahmadi Miru (2000 : 128) mengemukakan bahwa salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan konsumen dengan perlindungan produsen adalah menegakkan hak-hak konsumen.

Hak-hak konsumen yang mendasar dikemukakan pertama kali oleh J.F. Kennedy di depan Kongres pada tanggal 15 Maret 1962 (Ahmadi Miru, 2000 : 128). Hak yang dimaksud adalah :

1.                 Hak memperoleh keamanan

2.                 Hak memilih

3.                 Hak mendapatkan informasi

4.                 Hak untuk didengar

Menurut Erman Rajaguguk dkk (2000 : 38) mengemukakan beberapa hak konsumen yang universal yaitu :

1.                 Hak keamanan dan keselamatan

2.                 Hak atas informasi

3.                 Hak untuk memilih

4.                 Hak untuk didengar

5.                 Hak atas lingkungan hidup

Menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak sebagai berikut :

a.       Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

b.       Hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar, kondisi, serta jaminan yang dijanjikan;

c.       Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

d.      Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

e.       Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f.        Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

g.       Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur serta tidak diskriminatif;

h.       Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak semagaimana mestinya;

i.         Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perunsang-undangan lainnya.

Dengan diberlakunya undang-undang perlindungan konsumen, diharapkan pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya menempatkan konsumen tidak semata-mata menjadi target pasar tetapi merupakan jaminan pasar dalam jangka waktu panjang, berusaha dengan jujur dan bertanggung jawab. Dalam hubungan ini, pelaku usaha harus memahami konsekuensi dan implikasi dari undang-undang ini dan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Zaim Zaidi, 2001:6).


2.     
Perbankan

1.      Perbankan Secara Umum

Industri perbankan merupakan suatu industri yang sangat spesifik, karena mempunyai ciri khas tertentu. Ciri khas tersebut terletak pada sumber dananya yang sebagian besar berasal dari dana masyarakat dan hanya sebagian kecil yang berasal dari modal sendiri. Mengingat besarnya peran dana masyarakat dimaksud, maka sudah merupakan suatu keharusan bagi pengurus bank untuk mengelola banknya dengan hati-hati, sehingga dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya dapat menghasilkan nilai tambah yang bermanfaat serta sesuai dengan tujuan yang diharapkan ( Muhammad Djumhana, 2000 : 12).

Sama dengan unit usaha lainnya yang melakukan kegiatan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka kegiatan usaha bank di Indonesia antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan petunjuk pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Menteri Keuangan, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia serta Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan situasi dan kebutuhan dalam perkembangannya (Hasanuddin Rahman, 1998 : 5).

Menurut Muhamad Djumhana (2000 : 82) pengertian Bank dalam sistem lembaga keuangan adalah merupakan lembaga mediator (intermediary institution) antara pihak yang mengalami “deficit spending unit” dengan “surplus spending unit”.

Selanjutnya defenisi bank sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

 

Oleh G.M. Verijn Stuart (Lukman Dendawijaya, 2001 : 201) lebih menekankan defenisi bank pada tujuan pemberian kredit, yakni bank sebagai badan yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan kredit, baik dengan uangnya sendiri dan uang yang diterimanya dari orang lain maupun dengan mengedarkan uang baru berupa uang kertas (kartal) atau uang giral.

2.       Fungsi Lembaga Perbankan

Kegiatan lembaga perbankan secara umumnya dilakukan oleh pelaku yang menurut fungsi serta tujuan usahanya dapat dibedakan, yaitu berupa Bank sentral (Central Bank) dan Bank Umum (Commercial Bank). Bank umum atau bank komersil dalam kegiatannya dibina dan diawasi oleh bank sentral, sedangkan bank sentral menjalankan tugas pokoknya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah (Indra Safitri, 2002 : 1).

Lembaga perbankan dengan fungsinya yang antara lain  sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan keuangan dan memerlukan dana (lack of funds), serta juga melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian masyarakat, maka menurut sosiologi, perbankan diakui merupakan suatu lembaga sosial. Dalam arti, bahwa perbankan tersebut merupakan bentuk himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang menyangkut kebutuhan pokok manusia.

Paparan di atas menunjukkan hal-hal yang pokok dari lembaga perbankan yang hakikatnya berlaku umum di merata dunia. Tetapi kita juga pasti sadar, bahwa dalam suatu kehidupan yang banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, maka akan terlihat suatu kekhususan-kekhususan yang terdapat hanya di suatu tempat tertentu. Dalam kehidupan dan kegiatan lembaga perbankan Indonesia ini pun maka akan terlihat suatu kekhususan-kekhususan tersebut. Sejarah, ideology negara, hukum positif, ban beberapa aspek lainnya dengan sendirinya memberikan pengaruh terhadap bentuk dan kegiatan lembaga perbankan di suatu tempat.

Hukum positif yang mengatur lembaga perbankan, terus berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan lembaga perbankan tersebut. Hal tersebut telah dapat kita ras akan dalam kehidupan kegiatan perbankan di Indonesia, peraturan-peraturan yang ditujukan untuk lembaga perbankan begitu gencar dikeluarkan oleh pemerintah. Gejala tersebut telah kita lihat sejak deregulasi Juni 1983 sampai deregulasi Mei 1993. Semuanya ini untuk menunjang landasan gerak perbankan agar mampu menampung tuntutan  pengembangan jasa perbankan tersebut, juga untuk meningkatkan kemajuan yang dialami oleh lembaga perbankan secara berkelanjutan dan benar-benar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk pelaksanaan pembangunan nasional, dan untuk menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi, sehingga segala potensi, inisiatif dan kreasi masyarakat dapat dikerahkan dan dikembangkan menjadi suatu kekuatan riil bagi peningkatan kemakmuran rakyat. Dengan demikian itu maka perbankan dapat lebih siap dan mampu berperan secara lebih baik dalam mendukung proses pembangunan yang semakin dihadapkan pada tantangan perkembangan perekonomian internasional.

Gencarnya pembentukan hukum perbankan saat ini adalah bentuk upaya penyempurnaan terhadap hukum yang telah ada. Hal itu dimaksudkan agar perbankan Indonesia memiliki landasan gerak yang kokoh yang membawa ke arah sikap yang lebih tanggap terhadap perkembangan pembangunan nasional, sehingga perbankan nasional mampu menjadi pelaku pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas nasional. Dengan demikian peranan perbankan nasional dapat terwujud secara lebih nyata, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.


BAB III

PEMBAHASAN

1.        Fokus Perlindungan Nasabah Dalam Bidang Pelayanan Perbankan

Nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan, perlindungan konsumen baginya merupakan suatu tuntutan yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Dalam dunia perbankan, pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan sekali, mati hidupnya dunia perbankan bersandar pada kepercayaan dari pihak masyarakat atau nasabah.

Kedudukan nasabah dalam hubungannya dengan pelayanan jasa perbankan, berada pada dua posisi yang dapat bergantian sesuai dengan sisi mana mereka berada. Dilihat pada sisi pengerahan dana, nasabah yang menyimpan dananya pada bank baik sebagai penabung, deposan maupun pembeli surat-surat berharga (oblgasi atau commercial paper) maka pada saat itu nasabah berkedudukan sebagai kreditur bank. Sedangkan pada sisi penyaluran dana, nasabah peminjam berkedudukan sebagai debitur dan bank sebagai kreditur. Dalam pelayanan jasa perbankan lainnya seperti dalam pelayanan bank garansi, penyewaan save deposit box, transfer uang, dan pelayanan lainnya, nasabah (konsumen) mempunyai kedudukan yang berbeda pula. Tetapi dari semua kedudukan tersebut pada dasarnya nasabah merupakan konsumen dari pelaku usaha yang menyediakan jasa disektor usaha perbankan.

Fokus persoalan perlindungan nasabah tertuju pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan perjanjian yang mengatur hubungan antara bank dan nasabahnya. Hubungan hukum yang terjadi antara bank dengan nasabah dapat terwujud dari suatu perjanjian, baik perjanjian yang berbentuk akta dibawah tangan maupun dalam bentuk otentik. Dalam konteks inilah perlu pengamatan yang baik untuk menjaga suatu bentuk perlindungan bagi konsumen namun tidak melemahkan kedudukan posisi bank, hal demikian perlu mengingat seringnya perjanjian yang dilakukan antara bank dengan nasabah telah dibakukan dengan sebuah perjanjian baku.

Sisi lain yang menjadi fokus perlindungan konsumen dalam sektor jasa perbankan, yaitu pelayanan dibidang perkreditan. Hal-hal yang menjadi perhatian untuk perlindungan konsumen, yaitu pada proses yang harus ditempuh; dan warkat-warkat yang digunakan dalam pemberian kredit tersebut. Tidak kalah pentingnya pula yaitu saat pengikatan hukum antara bank dengan nasabah dimana secara hukum biasanya menyangkut dua macam pengikatan berupa : perjanjian pokoknya yakni perjanjian kredit, dan perjanjian tambahan yakni perjanjian meliputi perjanjian pokok berupa suatu perjanjian penjaminan.

Pelayanan jasa perbankan lainnya yang juga perlu mendapat perhatian dalam rangka perlindungan konsumen yaitu pelayanan jasa perbankan seperti penerbitan kartu kredit, bank garansi, transfer uang, penyewaan save deposit box, dan pelayanan jasa lainnya. Dalam pelayanan jasa perbankan seperti tersebut diatas, sering menimbulkan permasalahan bagi nasabah apabila terjadi masalah yang berkaitan dengan tindakan dari bank itu sendiri maupun tindakan pihak ketiga yang terkait. Sebagai contoh masalah yang sering timbul dan dialami oleh nasabah yaitu sewaktu adanya pemalsuan tanda tangan si pemegang kartu kredit, pemalsuan angka pada jumlah claim kepada bank dan sebagainya.

Dari fokus yang perlu mendapat perhatian untuk perlindungan konsumen disektor jasa pelayanan perbankan seperti di atas, penyebab utamanya karena adanya kelemahan pada beberapa klausul perjanjian antara nasabah dengan bank contoh ketentuan kewajiban kepada penabung untuk memelihara sisa tabungan minimal yang biasanya pula apabila kuarng dari minimal dikenakan biaya administrasi yang lebih besar namun tidak mendapatkan bunga.

2.        Usaha Perlindungan Nasabah

Menyangkut usaha untuk melindungi konsumen sebenarnya tidak bergantung pada penerapan hukum perdata semata sebagaimana diharapkan melalui sanksi dan mekanisme gugatan ganti rugi. Ketentuan hukum lainnya seperti hukum pidana, maupun hukum administrasi negara juga memuat ketentuan aturan yang dapat melindungi konsumen seperti mekanisme perizinan dan pengawasan yang diperketat. Kondisi saat ini bahkan perlindungan konsumen telah lebih mendapatkan perhatian yang lebih serius dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur untuk itu yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen. Namun demikian tetap diperlukan suatu kehati-hatian dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kelalaian, atau kesalahan yang telah terjadi dalam pengelolaan atau pengurusan bank sehingga terjadi suatu kerugian teralami oleh para nasabah.

Masalah tanggung jawab perdata atas kelalaian atau kesalahan yang terjadi pada bank dapat dihubungkan dengan kepengurusan bank tersebut. Pengurus bank yaitu pihak yang bertindak mewakili  badan hukum bank tersebut berdasarkan ketentuan anggaran dasar perusahaan. Dengan demikian tanggung jawab pengurus terhadap perbuatannya menjadi dua bentuk, yaitu tanggung jawab pribadi, dan tanggung jawab perusahaan. tanggung jawab pribadi ada apabila si pengurus bertindak diluar kewenangan yang telah ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan sewaktu pemberian kuasa perwakilan tersebut. Tetapi bila perbuatan pengurus masih dalam pelaksanaan dan wewenangnya yang tertuang dalam anggaran dasar perusahaan maka itu merupakan tanggung jawab perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, maka bank terikat atas perbuatan pengurusnya terhadap pihak ketiga. Oleh karenanya bank tanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan pengurusnya sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata. Keadaan ini sesuai dengan teori pengusaha, yaitu yang membebankan tanggung jawab kepada perusahaan dengan dasar bahwa kerugian merupakan cost of bussines-nya.

Biasanya menyangkut kerugian yang diakibatkan oleh lembaga perbankan terutama bank yang dilikuidasi, penderita kerugian jumlahnya sangat banyak sehingga mereka merupakan sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan dan tuntutan yang sama. Dalam rangka memperoleh kembali dana yang disimpannya juga dengan bunganya apabila memungkinkan, pada dasarnya nasabah merupakan pihak konkuren sebagai pihak yang mendapatkan perhatian pertama untuk dibayar dari hasil penjualan harta kekayaan bank yang bersangkutan sebagaimana ditentukan dalam pasal 17 ayat (2) huruf a peraturan pemerintah nomor 25 tahun 1999 tentang pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank. Meskipun kedudukan nasabah diperhatikan dan berkedudukan sebagai pihak konkuren, namun perlindungan demikian masih belum total, oleh karenanya menyangkut dana nasabah tersebut perlu juga dijamin dengan asuransi deposito. Sudah saatnya diatur mengenai ketentuan asuransi deposito di Indonesia. Niat pemberlakuan asuransi deposito tersebut telah diupayakan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah No. 53 Tahun 1998 tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero ) dibidang penjaminan kewajiban bank.

Namun demikian apabila para nasabah tidak menerima keadaan yang menimpa dirinya karena bank tempat menyimpan dananya dicabut izin usahanya atau dilikuidasi, maka mereka berhak untuk menggugat ke pengadilan. Dalam hal gugatan untuk itu mereka sebaiknya mengadakan gugatan perdata secara class action, tetapi tetap tidak tertutup kemungkinan untuk menggugat secara perorangan. Selain itu pula sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 gugatan demikian juga dapat diajukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah dan atau instansi terkait. Maksud class action ini, adalah apabila dilakukan gugatan maka tidak perlu seluruh nasabah mengajukan gugatan ke Pengadilan akan tetapi cukuplah ada perwakilan yang membawa seluruh persoalannya ke Pengadilan. Pada sistem ini seluruh kasus nasabah yang ada dianggap sebagai satu kesatuan sesuai dengan proporsi masing-masing bagian nasabah.

Ketentuan pidana yang tercantum dalam KUHP, dapat pula dijadikan sandaran dalam rangka perlindungan nasabah, diantara ketentuan tersebut, adalah pasal 263, 372, dan pasal 374, juga pasal-pasal lainnya. Juga ketentuan pidana yang tersebar dalam perundang-undangan khusus perbankan, maupun yang berkaitan dengan materi perbankan. Hal-hal yang bersangkutan dengan usaha perlindungan nasabah ini, adalah diantaranya berupa kebenaran laporan, dan data-data yang merupakan bahan informasi. Laporan dengan data-data yang tidak benar dari suatu bank kepada bank Indonesia, yang secara langsung telah dab dapat dirugikan nasabah, perbuatan tersebut dapatlah dikenai dengan ketentuan pasal 263 KUHP jo pasal 49 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Sedangkan menyangkut suatu perbuatan pengurus bank yang secara melawan hukum dengan seenaknya memakai uang nasabah guna kepentingan pribadi, dan kelompok perusahaannya, perbuatan semacam itu dapatlah dikenai tuduhan penggelapan sesuai dengan pasal 372, atau pasal 374 KUHP.

Sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia maka bank indonesia mempunyai peranan yang besar sekali dalam usaha melindungi, dan menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah. Bank indonesia diharapkan secara lebih aktif lagi melakukan tugas, dan kewenangannya untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh seluruh bank yang beroperasi di Indonesia. Pengawasan yang efektif, dan baik, adalah merupakan langkah preventif dalam membendung, atau setidak-tidaknya mengurangi kasus kerugian nasabah karena tindakan bank, atau lembaga keuangan lainnya yang melawan hukum.

 

 

    BAB IV

PENUTUP

1.      Kesimpulam

Bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen dalam dunia perbankan dapat diberikan dalam berbagai bentuk, baik  secara keperdataan maupun secara pidana. Hal ini dapat dilihat dari berbagai ketentuan yang i memberikan hak kepada konsumen untuk melakukan class action atau melakukan gugatan perbuatan melawan hukum jika ada perbuatan bank yang dianggap merugikan. Dari segi hukum pidana, bank yang melakukan pelanggaran dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan dalam KUHP atau sebagaimana yang diatur dalam undang- undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

2.      Saran

Seyogyanya penerapan sanksi terhadap pelanggaran hak konsumen dalam dunia perbankan betul-betul diterapkan secara tegas guna melindungi hak-hak konsumen secara menyeluruh sebagaimana hak mereka sebagai masyarakat yang harus dilindungi haknya oleh negara.

Nama
Tanggapan

INFORMASI TILANG
Selengkapnya>>
DIREKTORI PUTUSAN

silahkan klik kanan pada bagian judul dan buka tab baru untuk membuka direktori putusan PN Sidrap di Mahkamah Agung

BANTUAN HUKUM

silahkan klik kanan pada bagian judul dan buka tab baru untuk mengetahui hal-hal menyangkut bantuan hukum di Pengadilan Negeri Sidrap

PENDAFTARAN PERKARA

silahkan klik kanan pada bagian judul dan buka tab baru untuk mengetahui prosedur pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri Sidrap

STATISTIK PENGADILAN

silahkan klik kanan pada bagian judul dan buka tab baru untuk mengetahui statistik perkara Pengadilan Negeri Sidrap

PENGADUAN

silahkan klik kanan pada bagian judul dan buka tab baru jika anda ingin mengajukan aduan

Copyright 2015. This Website Designed By Pengadilan Negeri Sidrap (telah dikunjungi 719767 kali, online 3 Pengunjung)
peta situs