Hari: Jum'at Tanggal: 21 September 2018

artikel
PERBUATAN CURANG DAN PRAKTIK MONOPOLI


Oleh:ANDI MAULANA, SH.,MH., diupload pada tanggal 18-01-2016

BAB I
PENDAHULUAN


1.      Latar Belakang

 

Kehidupan perekonomian Indonesia selama beberapa dekade terakhir telah berkembang pesat, walaupun terkena oleh krisis ekonomi beberapa tahun terakhir ini. Kemajuan perekenomian ini banyak mengakibatkan pemusatan kekuatan perekonomian di beberapa pihak saja atau  suatu sistem konglomerasi yang memusatkan kekuatan ekonomi hanya pada beberapa kelompok saja. Pemusatan kekuatan ekonomi ini pada akhirnya mengakibatkan adanya suatu kondisi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu dan banyak merugikan pihak lain.
Dalam kehidupan perekonomian dunia yang semakin global dan arus kapitalis yang semakin gencar, maka diakui atau tidak, efek  buruk dari hal tersebut tidak bisa dihindarkan.  Implikasi dari hal tersebut akan terasa pada kehidupan perekonomian..
Secara global, masalah ini juga dihadapi oleh berbagai negara-negara maju di dunia. Dengan melihat kondisi global dalam perekonomian serta kepentingan para pelaku usaha dan kepentingan ekonomi secara nasional maka pemerintah Indonesia sebagai penentu kebijakan serta pemegang peran penting dalam pembangunan ekonomi   perlu lebih tegas dalam mengatur persaingan antara para pelaku usaha agar lebih berpihak pada kepentingan bersama.
Berbagai bentuk persaingan usaha yang bermasalah semakin marak muncul belakangan ini. Salah satu bentuk persaingan dalam usaha yang sering menimbulkan masalah tersebut yaitu bentuk persaingan curang sebagaimana diatur dalam pasal 382 bis KUHP, namun sayangnya hal ini sepertinya tidak mampu menjangkau semua bentuk kekurangan-kecurangan dalam dunia usaha sehingga pemerintah akhirnya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Setelah munculnya Undang-Undang Tersebut ternyata timbul ketidakjelasan antara Perbedaan praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan persaingan curang yang diatur dalam KUHP. 


Bahkan Romli Atmasasmita, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), menyatakan bahwa:
"Dalam riwayat perundang-undangan di Indonesia, soal monopoli tidak pernah diatur, dan yang diatur adalah mengenai persaingan curang”.(www. Hukumonline 18 Juni 2003)
Dengan melihat pernyataan tersebut tampaknya beliau tidak mengakui apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai hal baru, menurut beliau semua hal tersebut merupakan bentuk persaingan curang. Berdasarkan hal tersebut, menarik kiranya untuk membahas lebih lanjut tentang perbedaan antara persaingan curang dengan praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat.

 
2.      Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dirumuskan masalah sebagai berikut:

  1. Bagaimanakah Unsur-Unsur Persaingan curang yang diatur dalam KUHP
  2. Bagaimana perbedaan antara Persaingan curang yang diatur dalam KUHP dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam undang-Undang nomor 5 tahun 1999


BAB II


PEMBAHASAN

 

1.            Unsur-Unsur Persaingan Curang


Dalam Pasal 382 bis KUHP ditentukan bahwa:
“Barang siapa melakukan sesuatu perbuatan  menipu untuk mengelirukan orang banyak atau seorang, yang tertentu dengan maksud akan mendirikan atau membesarkan hasil perdagangannya atau perusahaannya sendiri atau kepunyaan orang lain, dihukum, karena bersaingan curang, dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp13.500
Menurut R. Soesilo (1993:264), kejahatan ini dinamakan “Persaingan Curang” (oneerlijke concurrentie) atau penawaran curang (oneenerlijke mededinging), supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka:

  1. Terdakwa harus melakukan suatu perbuatan menipu;
  2. Perbuatan menipu ini yang dimaksudkan disini adalah perbuatan yang dapat memperdaya seorang yang berpikiran normal.    
  3. perbuatan menipu ini untuk memperdaya publik atau seorang yang tertentu; atau perusahaan sendiri atau orang lain;

Menurut Yurisprudensi, maka dalam “seorang yang tertentu” termasuk pula suatu firma.
 

  1. perbuatan itu dilakukan untuk menarik sesuatu keuntungan di dalam perdagangan atau perusahaan sendiri atau orang lain;

“Menarik keuntungan”, baik keuntungan perdagangan (handelsdebiet) misalnya lapangan pasaran tambah luas dan lain-lain, maupun keuntungan perusahaan (hedrijfsdebiet) misalnya dokter, notaris, annemer dan sebagainya

  1. karena perbuatan itu dapat ditimbulkan kerugian bagi saingannya;
  2. Kerugian yang dimaksud disini tentu saja merupakan kerugian materi
  3. saingannya itu adalah saingan dari terdakwa sendiri atau saingan dari orang yang dibela oleh terdakwa.

Menurut Lamintang (Tongat, 2003:83) biasanya jenis tindak pidana ini dilakukan oleh seseorang pengusaha yang ini meningkatkan atau memepertahankan langganannya dengan berbuat curang.

 

2.        Perbedaan Persaingan Curang dengan Praktek Monopoli dan persaingan tidak sehat


1.      Monopoli

Di dalam pasal 1 angka 1 UU Antimonopoli, monopoli didefiniskan "suatu penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha". Dapat diartikan bahwa monopoli ada jika satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai suatu produksi atau pemasaran barang atau penggunaan jasa tertentu. Dengan kata lain, monopoli ada jika hanya ada satu pelaku usaha yang memproduksi atau menjual suatu barang tertentu pada pasar yang bersangkutan.
Monopoli sebenarnya tidak dilarang sepanjang hal itu atas hasil usaha pelaku yang bersangkutan secara fair. Misalnya jika suatu pelaku usaha A menghasilkan (memproduksi) suatu produk baru di pasar, otomatis pelaku usaha tersebut sebagai monopolis. Yang dilarang oleh UU Antimonopoli adalah praktek monopoli yang mengakibatkan persaingan menjadi tidak sehat pada pasar yang bersangkutan.
Misalnya, pelaku usaha B ingin memproduksi barang seperti yang diproduksi pelaku usaha A, maka pelaku usaha A tidak boleh melakukan hambatan (entry barrier) supaya pelaku usaha B tidak dapat memproduksi barang yang sama tersebut.
Dari penjelasan singkat tersebut, kita sudah berbicara masalah hubungan antara pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha yang lain pada pasar yang bersangkutan. Hubungan yang normal di antara pelaku usaha, berperilaku secara wajar tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku, maka terjadilah apa yang kita sebut dengan persaingan usaha yang sehat. Memang, definisi persaingan usaha yang sehat belum ada secara mutlak.
Pasar yang terdistorsi tersebut adalah suatu persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, di pasal 1 angka 6 dalam UU Antimonopoli didefinisikan persaingan usaha tidak sehat. Menurut pasal 1 angka 6 tersebut, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
Dari ketentuan pasal 1 angka 6 tersebut, dapat kita simpulkan bahwa di dalam pasal 1 angka 6 diatur secara bersamaan masalah persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan secara tidak jujur (curang) dan melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Sementara di dalam UU Antimonopoli itu sendiri tidak mengatur masalah persaingan usaha yang tidak secara tidak jujur (curang). Dengan demikian, kita akan membahas perbedaan antara persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan secara tidak jujur (curang) dengan melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.


2.      Perbuatan curang

Perbuatan tidak jujur (curang) adalah suatu tindakan penipuan subjektif yang dapat dilakukan oleh setiap pelaku usaha dalam bentuk apa saja, mungkin dalam proses produksi suatu barang atau bentuk yang lain. Misalnya, dalam proses produksi suatu makanan disebutkan pada informasi komposisi makanan tersebut tertera tanpa bahan pengawet atau tanpa zat pewarna ternyata memakai bahan pengawet dan zat pewarna.

Contoh lain pelaku usaha retail tidak memberikan informasi yang jujur dalam hal pemotongan harga. Pelaku usaha tersebut membuat iklan super hemat dengan mengganti label harga barang-barang tertentu dengan label yang baru. Misalnya pada label dua liter minyak Bimoli yang sebetulnya harganya Rp8.750 ditulis Rp9.500 (seolah-olah harga lama), dicoret, dan ditambahkan "harga baru" Rp8.750 untuk memberi kesan seolah-olah ada potongan harga Rp750 dari harga lama. Iklan semacam ini dibuat untuk mengecoh dan menarik konsumen untuk membeli minyak tersebut.
Iklan tersebut dapat menarik perhatian konsumen karena adanya potongan harga, yang sebenarnya tidak ada sama sekali. Atau, secara tertulis ada iklan potongan harga sebesar Rp750. Tetapi setelah dibayar di kasir, yang dihitung adalah harga lama. Dan kebanyakan konsumen tidak mengecek bon pembeliannya, apakah harga potongan ada atau tidak.
Cara seperti ini adalah salah satu tindakan yang tidak jujur yang merugikan konsumen. Hal ini merupakan suatu penipuan yang dilakukan secara tidak jujur (curang), yang mensyaratkan pembuktian yang subjektif. Hal-hal semacam ini tidak berhubungan dengan persaingan antara pelaku usaha yang satu dengan pesaingnya.
Tentu saja akibat perbuatan yang tidak jujur tersebut mempunyai dampak kepada pelaku usaha pesaingnya, tetapi hal itu secara tidak langsung. Misalnya karena adanya iklan potongan harga tersebut, konsumen menjadi berlomba-lomba membeli minyak tersebut dan membeli barang kebutuhan yang lain. Karena konsumen sudah sekalian belanja di toko retail tersebut, akibatnya pesaingnya mengalami penurunan omset penjualan.
Tetapi akibat langsung dari tindakan tidak jujur tersebut adalah dialami langsung oleh konsumen, ditipu. Dan hal ini dapat dikenakan UU Konsumen atau pasal 382 bis KUHP dimana unusr-unsurnya telah dikemukakan pada bagian sebelumnya
Pelaku usaha atau seseorang yang melakukan perbuatan curang terhadap publik dalam menawarkan barangnya dapat dijatuhkan hukum penjara atau denda, kalau, pertama, terjadi satu perbuatan yang bersifat menipu. Kedua, karena perbuatannya menimbulkan kerugian bagi pesaingnya dan pembeli atau konsumen. Dalam kasus seperti ini, adanya kasus penipuan atau perbuatan curang haruslah terbukti.


3.      Persaingan usaha tidak sehat

Di dalam UU Antimonopoli ditetapkan definisi persaingan usaha tidak sehat, eetapi nampaknya definisi tersebut terlalu sempit, karena hanya menjangkau persaingan usaha antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu yang dilakukan secara tidak jujur atau melawan hukum saja.
Padahal secara sederhana, persaingan usaha tidak sehat terjadi pada pasar yang bersangkutan, apabila tindakan pelaku usaha tertentu menghambat terwujudnya persaingan usaha yang sehat. Jadi pasar menjadi terdistorsi, baik itu dalam proses produksi atau pemasaran barang, maupun hambatan masuk pasar bagi pelaku usaha (baru). Tindakan pelaku usaha yang mendistorsi pasar akibatnya nyata langsung dirasakan oleh pesaingnya maupun pendatang baru. Oleh karena itu, perilaku pelaku usaha tersebut harus dilarang melalui peraturan perundang-undangan secara normatif untuk membatasi perilaku pelaku usaha melakukan persaingan usaha yang tidak sehat. Larangan ketentuan undang-undang adalah larangan melakukan tindakan tertentu secara imperatif. Larangan imperatif biasanya diikuti dengan kata-kata "dilarang atau tidak boleh". Contoh ketentuan seperti ini banyak ditemukan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jika pelaku usaha melanggar ketentuan-ketentuan KUHP langsung dijatuhi hukuman tertentu. Misalnya seorang mencuri barang milik orang lain, dan dijatuhi hukuman penjara tiga tahun.


Di dalam UU Antimonopoli, ada ketentuan yang menggunakan kata-kata "dilarang", tetapi tidak otomatis dijatuhkan hukuman, karena ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku usaha yang bersifat rule of reason. Artinya, perlu penelitian lebih jauh, apakah tindakan pelaku usaha tertentu dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat pada pasar yang bersangkutan. Dan kalau tidak, ketentuan UU Antimonopoli tidak akan diterapkan, meskipun pelaku usaha tersebut nyata-nyata menjadi besar dan semakin kuat pada pasar yang bersangkutan.
Misalnya, dalam hal merjer, perusahaan A dengan perusahaan B melakukan merjer, dan sudah pasti tujuan merger tersebut untuk meningkatkan kemampuan perusahaan, baik kemampuan keuangan, meningkatkan pangsa pasar maupun meningkatkan sinerginya dan meningkatkan pelayanannya terhadap konsumen. Perusahaan hasil merjer tidak dapat dilarang, jika perusahaan hasil merjer tidak mengakibatkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat pada pasar yang bersangkutan.
Contoh lain, tiga pelaku usaha kecil membuat perjanjian oligopsoni, yaitu perjanjian pembelian suatu barang tertentu. Tanpa adanya perjanjian tersebut pelaku usaha kecil tersebut secara sendiri-sendiri tidak mampu membeli suatu barang tertentu dari produsen atau pemasok tertentu. Melalui perjanjian tersebut mereka mampu membeli sejumlah barang tertentu dari produsen atau pemasok tertentu lebih murah, karena mereka dapat membeli barang dalam jumlah besar.


Dengan demikian, ketiga pelaku usaha kecil tersebut dapat bersaing dalam menjual barangnya dengan pelaku usaha yang lebih besar. Perjanjian semacam ini tidak dikenakan pasal 13 ayat 1, karena tidak mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada pasar yang bersangkutan.

Memang ada juga ketentuan UU Antimonopoli yang bersifat per se. Artinya begitu pelaku usaha melanggar ketentuannya, langsung dilarang dan dikenakan sanksi. Misalnya, jika pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha yang lain melakukan perjanjian penetapan harga barang (price fixing), maka pelaku usaha tersebut langsung dikenakan pasal 5 ayat 1. Walaupun tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat pada pasar yang bersangkutan, karena akibat perjanjian tersebut langsung dirasakan oleh konsumen atau pelanggan.



BAB III

PENUTUP


1.     Kesimpulan

 

a)      Unsur-unsur Persaingan curang menurut pasal 382 KUHP yaitu:

  • Adanya perbuatan menipu dari terdakwa
  • Perbuatan menipu tersebut untuk memperdaya publik atau seorang yang tertentu
  • perbuatan itu dilakukan untuk menarik suatu keuntungan di dalam perdagangan atau perusahaan sendiri atau orang lain.
  • Karena perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi saingannya
  • Saingannya itu adalah saingan dari terdakwa sendiri atau saingan dari orang yang dibela oleh terdakwa.

b)      Perbedaan antara persaingan curang dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yaitu:

  • Dalam Persaingan curang harus ada unsur menipu sedangkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat unsur tersebut tidak disyaratkan
  • Dampak persaingan curang tidak dirasakan langsung oleh pelaku usaha lain sedangkan dampak praktek monopoli dan persaingan usaha dampaknya langsung dirasakan oleh pelaku usaha lain

 

Nama
Tanggapan

INFORMASI TILANG
Selengkapnya>>
DIREKTORI PUTUSAN

silahkan klik kanan pada bagian judul dan buka tab baru untuk membuka direktori putusan PN Sidrap di Mahkamah Agung

BANTUAN HUKUM

silahkan klik kanan pada bagian judul dan buka tab baru untuk mengetahui hal-hal menyangkut bantuan hukum di Pengadilan Negeri Sidrap

PENDAFTARAN PERKARA

silahkan klik kanan pada bagian judul dan buka tab baru untuk mengetahui prosedur pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri Sidrap

STATISTIK PENGADILAN

silahkan klik kanan pada bagian judul dan buka tab baru untuk mengetahui statistik perkara Pengadilan Negeri Sidrap

PENGADUAN

silahkan klik kanan pada bagian judul dan buka tab baru jika anda ingin mengajukan aduan

Copyright 2015. This Website Designed By Pengadilan Negeri Sidrap (telah dikunjungi 842884 kali, online 1 Pengunjung)
peta situs