Hari: Kamis Tanggal: 24 Mei 2018

artikel
PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM


Oleh:ANDI MAULANA, SH.,MH., diupload pada tanggal 18-01-2016

1.            Pidana Mati dari pandangan sudut Hukum murni


Hukuman mati di Indonesia merupakan hal yang masih legal sampai pada saat ini, hal tersebut diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indoneisa diantaranya yaitu Kitab Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, UU No. 22 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkotik dan Psikotropika, UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia, Perpu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah disahkan menjadi UU danpelaksanaan hukuman mati di Indonesia tetap mengacu pada keputusan presiden yang dibuat Presiden Soekarno, yakni melalui hukuman tembak.

Pro dan kontra tentang pidana mati ini sekarang semakin marak diperbincangakan. Sebagian yang kontra terhadap hukuman mati. Mengatakan bahwa hukuman mati adalah ancaman pidana yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Ini berkaitan dengan hak setiap orang untuk hidup dan hal tersebut adalah hak asasi yang tidak dapat diganggu gugat.selain itu masih banyak juga pihak yang pro dengan hukuman mati dengan alasan sebagai pembalasan yang setimpal terhadap kejahatan yang tidak bersifat manusiawi.

Dengan melihat kondisi diatas terlihat bahwa ada pertentangan dari sisi yuridis  yaitu bahwa beberapa aturan di Indonesia dengan mengakui dengan tegas  adanya hukuman mati namun dalam UUD 1945 hal tersebut secara tersirat merupakan hal yang bertolak belakang dimana pasal 28 menyatakan bahwa hak hidup sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi, dalam kondisi apa pun dan dengan alasan apa pun (non derogable rights).

Dengan mengacu pada asas hukum yaitu lex superiori derogat legi inferiori, tentulah berbagai ketentuan tentang pidana mati harus digugurkan, namun dalam mekanisme ketatanegaraan indonesia hal tersebut harus melalui pengujian secara materil oleh MK atau MA sehingga aturan-aturan tentang pidana mati tersebut masif efektif berlaku.

 

2.             Pidana Mati di Indonesia ditinjau dari aspek Filosofis

Berbicara tentang pidana mati tentulah tidak dapat dilepaskan dari beberapa teori tentang tujuan pemidanaan sekarang ini yang mana telah mengalami pergeseran dari tujuan menjerakan dan menakut-nakuti ke tujuan pembinaan. Apabila dilihat dari aspek ini terlihat jelas bahwa pidana mati tentulah tidak mungkin diberlakukan karena tujuan pembinaan tidak akan tercapai bila obyek pembinaan tersebut dihukum mati. Disini terlihat bahwa hukuman mati tidak akan mencapai tujuan dari pemidanaan itu sendiri jadi apabila hal ini disandarkan pada teori tersebut maka hukuman mati tentulah tidak boleh diterapkan. Namun akan muncul permasalahan lain apabila hal ini diperhadapkan dengan adaya pelaku yang melakukan tindak pidana berulang-ulang (Recidive) yang tentu saja dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat.  Adapun beberapa pendapat menjawab hal tersebut yang pada intinya menyatakan bahwa pidana mati tehadap pelaku recidive tersebut hendaknya diberi hukuman yang seberat-beratnya tapi jangan sampai menghilangkan nyawa pelaku dimana menurut mereka pencabutan hak hidup merupakan pelanggaran hak asasi. Pendapat-pendapat ini tentulah berasal dari para pakar yang menentang penerapan pidana mati.

Selanjutnya pendapat berbeda kemudian muncul menanggapi hal tersebut diatas yang menyatakan bahwa penerapan pidana mati sebenarnya tidak bertentangan dengan Hak asasi manusia. Hal ini disandarkan pada alasan bahwa Orang yang melakukan sebuah tindak pidana yang tidak manusiawi dan secara nyata merusak tatanan kehidupan masyarakat secara sederhana dapat dikatakan bukan manusia sehingga hak hidup yang diberikan oleh hak asasi tidak berlaku bagi orang tersebut sehingga hukuman mati tentunya dapat diberikan kepada pelaku tersebut.

Penulis menganggap bahwa pendapat tersebut diatas merupakan pendapat yang logis dan dapat diterima. Selain itu menurut penulis bahwa perbenturan hak asasi manusia cenderung selalu terjadi dalam kehidupan dan dalam hal diatas terlihat jelas bahwa hak hidup yang merupakan hak asasi manusi bertentangan dengan hak asasi orang lain dimana orang tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi orang lain atau berpotensi untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang lain. Adanya perbenturan hak asasi menurut penulis harus dinilai secara bijaksana  dalam artian harus ada pertimbangan yang luas dan menyeluruh tentang yang mana harus diprioritaskan ketika hal tersebut terjadi.

 
1.      Dari sisi keadilan nampak jelas bahwa dalam bebarapa hal seorang pelaku tindak pidana memang harus diberi balasan yang setimpal karena telah melakukan perbuatan yang tidak manusiawi dan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat orang tersebut haruslah dihukum mati.

2.      Berbicara Pidana tentulah berbicara tentang kebenaran materill, namun secara filosofis kebenaran materill tidak memiliki jaminan kebenaran dengan asumsi bahwa semua manusia memiliki keterbatasan sehingga dapat dikatakan bahwa tidak akan pernah ada jaminan bahwa pelaku yang dihukum mati sudah merupakan orang yang betul-betul bersalah kendatipun dalam hal tertangkap tangan. Pendapat penulis ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pelaku yang tertangkap tangan bisa saja melakukan hal tersebut dalam keadaan terpaksa. Hal ini semakin rumit ketika diperhadapkan dengan masalah pembuktian di Indonesia yang menggunakan standar KUHAP yang cenderung sudah tertinggal.

 

Nama
Tanggapan

INFORMASI TILANG
Selengkapnya>>
DIREKTORI PUTUSAN

silahkan klik kanan pada bagian judul dan buka tab baru untuk membuka direktori putusan PN Sidrap di Mahkamah Agung

BANTUAN HUKUM

silahkan klik kanan pada bagian judul dan buka tab baru untuk mengetahui hal-hal menyangkut bantuan hukum di Pengadilan Negeri Sidrap

PENDAFTARAN PERKARA

silahkan klik kanan pada bagian judul dan buka tab baru untuk mengetahui prosedur pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri Sidrap

STATISTIK PENGADILAN

silahkan klik kanan pada bagian judul dan buka tab baru untuk mengetahui statistik perkara Pengadilan Negeri Sidrap

PENGADUAN

silahkan klik kanan pada bagian judul dan buka tab baru jika anda ingin mengajukan aduan

Copyright � 2015. This Website Designed By Pengadilan Negeri Sidrap (telah dikunjungi 480137 kali, online 1 Pengunjung)
peta situs